JAKARTA – Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Pemerhati Anggaran Negara yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Hukum (AMPPUH), Koalisi Mahasiswa Pemuda Pemerhati Anggaran Negara (KOMA-PENA) dan Forum Diskusi Mahasiswa (Fordisma) melakukan aksi unjuk rasa atas kasus penyaluran KUR fiktif senilai Rp 17 miliar yang terjadi di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara di Kantor BRI Pusat dan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) Republik indonesia, Senin(20/10/2025).
“Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang semestinya menjadi wujud nyata komitmen negara dalam mendorong ekonomi kerakyatan, kini tercoreng akibat dugaan skandal penyaluran KUR fiktif senilai Rp 17 miliar yang menyeret nama Onum Eks Kacab Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sei Kepayang, Cabang Kota Tanjungbalai Maria,” tegas Ketua AMPPUH Rizal.
Ia menambahkan, dugaan kuat praktik kotor ini melibatkan seorang pengusaha bernama Yopi SG yang diduga bersekongkol dengan oknum Kepala Unit BRI Maria untuk mencairkan dana KUR menggunakan nama-nama debitur fiktif. Dana hasil pencairan diduga tidak pernah diterima oleh masyarakat, melainkan dialihkan untuk kepentingan pribadi sang pengusaha.
Lanjut Awal dalam orasinya menegaskan bahwa kasus ini mencerminkan konspirasi jahat antara pengusaha dan pejabat bank yang mengkhianati amanah negara dan merampas hak rakyat kecil.
“BRI seharusnya menjadi pelindung dan penggerak ekonomi rakyat, bukan justru tempat lahirnya praktik kotor yang mengorbankan petani, nelayan, dan pelaku UMKM,” ujarnya lantang di hadapan peserta aksi.
Menurutnya, modus penyelewengan ini dilakukan secara sistematis dengan menggunakan identitas masyarakat tanpa sepengetahuan mereka. Pengajuan kredit di atas kertas seolah sah, namun pencairan dana sepenuhnya dikendalikan oleh pihak pengusaha dan oknum internal bank. Ironisnya, praktik ini diduga berlangsung lama tanpa adanya deteksi atau audit ketat dari BRI Cabang Tanjungbalai maupun BRI Kanwil Medan.
“Pertanyaannya, di mana fungsi kontrol dan pengawasan internal BRI? Bagaimana mungkin penyimpangan sebesar ini bisa lolos tanpa alarm dari sistem pengawasan?” tanya Awaluddin.
Koalisi juga mendesak manajemen pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk segera melakukan audit investigatif terbuka dan memberikan sanksi tegas terhadap setiap oknum yang terbukti terlibat.
“Jika BRI ingin menjaga kepercayaan publik, langkah pertama adalah bersih-bersih di dalam tubuhnya sendiri,” tutup Awaluddin.
2 (dua) jam menyampaikan orasi di depan Kantor BRI Pusat, Massa bergeser ke titik berikutnya yakni kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Kuningan, Jakarta Selatan.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tapi kejahatan keuangan yang terstruktur dan terencana. Dana negara yang seharusnya membantu rakyat kecil justru dijadikan bancakan oleh segelintir oknum,” tegas Awaluddin Nasution, Koordinator Nasional Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Hukum Pemerhati Anggaran Negara (AMPUH, KOMA PENA, dan FORDISMA) saat memimpin aksi demonstrasi di depan Kantor Pusat BRI dan Gedung Merah Putih KPK RI, Senin (20/10/25).
Dari pantauan awak media dilapangan, massa Aliansi Pemuda dan Mahasiswa ini membentangkan spanduk tangkap, periksa dan penjarakan oknum mantan Kacab BRI Maria dan Yopi Suranta G.
“Tangkap dan periksa Maria dan Yopi karena diduga melakukan persekongkolan jahat yakni diduga memainkan KUR Rp 17 Milyar.”tegas Awal
Aksi yang digelar secara damai di dua titik ini turut mendapat tanggapan dari Divisi Humas KPK RI Mufti Prayoga, Mufti menyampaikan bahwa aspirasi dan laporan resmi dari massa aksi akan diteruskan kepada Direktorat Penindakan dan Pengawasan Internal untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.
Menanggapi hal itu, Awaluddin menyatakan apresiasi atas keterbukaan KPK, namun menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Kami tidak akan berhenti di jalan. Kami akan kawal laporan ini sampai KPK benar-benar memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk pejabat BRI di level unit, cabang, hingga wilayah,” katanya. (Red)
