Langkat – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat melaksanakan pelantikan 21.889 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024. Pelantikan ini juga digelar serentak se-Indonesia, Kamis 25/01/2024.
“Pelantikan dilaksanakan serentak di masing masing desa atau kelurahan yang ada di Langkat oleh ketua PPS masing masing” ujar ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM) KPU Langkat, Magfirah Fitri Menjerang.
Usai dilantik para anggota KPPS diajak melakukan aksi penanaman bibit pohon sebagai salah satu wujud kepedulian terhadap lingkungan. Menurut Magfirah, penanaman pohon ini merupakan simbol bahwa banyak pohon yang digunakan dalam proses pemilu untuk keperluan logistik, terutama surat suara. Dengan pelantikan KPPS ini, maka dijadikan momentum atau sebuah usaha untuk mengganti pohon-pohon yang diambil.
“Jumlah pohon yang ditanam ada 21.889 bibit pohon sesuai dengan jumlah KPPS yang dilantik. Harapannya, selain memperbaiki lingkungan menjadi asri, juga untuk melestarikan lingkungan yang batang-batang pohonnya harus ditebang untuk memenuhi kebutuhan kertas dan kotak surat suara” tambah Magfirah. KPU memandang pentingnya penanaman bibit pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.
Total kebutuhan kertas dengan berbagai jenis untuk logistik Pemilu 2024 sekitar 65.998 ton atau setara dengan 65.998.000 kilogram kertas.Kebutuhan tersebut dapat diganti dengan menanam 5.709.898 bibit pohon. Maka diharapkan setiap bibit pohon akan mengganti 11,6 kilogram kertas.
Berdasarkan hal tersebut, maka apabila dihitung jumlah bibit pohon 5.709.898 yang ditanam se-Indonesia hari ini dikalikan 11,6 kg adalah sama dengan 66.234.816 kg atau 66.234 ton.“Jumlah tersebut hampir setara atau sebanding dengan kertas yang digunakan dalam Pemilu 2024,” ucapnya.
Setelah dilantik serentak pada 25 Januari 2024 ini, mulai besok tanggal 26 hingga 29 Januari 2024, para petugas KPPS akan mendapatkan bimbingan teknis (bimtek) yang dilaksanakan di masing masing desa atau kelurahan. Menurut Magfirah, seluruh KPPS akan menjalani bimtek sesuai arahan dari KPU RI, mengingat tantangan ke depan Pemilu 2024 ini semakin kompleks dan menghindari terjadinya jatuh korban seperti pada saat pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2019 lalu.
“Kami berharap agar anggota KPPS dalam bekerja berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan, kode etik penyelenggara pemilu, bekerja secara profesional, berintegritas, bertanggung jawab dan transparan,” tutupnya. (rel)
