JAKARTA | Gerakan Mahasiswa Riau Jakarta (GEMARI) kembali turun ke jalan dan mengguncang Gedung Merah Putih KPK RI, Kamis (16/10/2025). Dalam aksi jilid II ini, mereka dengan tegas menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi segera menuntaskan dugaan mega-skandal korupsi senilai Rp 486 miliar yang menyeret nama Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto.
Dengan membentangkan spanduk kuning bertuliskan “KPK! Tangkap, Periksa dan Penjarakan Wakil Gubernur Riau SF Hariyanto”, massa GEMARI meneriakkan seruan moral di bawah kibaran bendera merah putih. Mereka menilai, diamnya KPK terhadap berbagai dugaan kasus yang membelit SF Hariyanto merupakan pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan supremasi hukum.
Koordinator Nasional GEMARI, Kori Fatnawi, SH, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tekanan moral dan politik mahasiswa Riau di perantauan agar lembaga antirasuah tidak kehilangan nyali menghadapi elit daerah.
“Negara ini tidak boleh dibiarkan dikuasai pejabat yang gemar memperkaya diri dari uang rakyat. Kami minta KPK segera bertindak, periksa, dan usut tuntas seluruh jejak korupsi SF Hariyanto. Jika KPK diam, kami akan datang lagi dengan massa yang lebih besar,” tegas Kori di depan Gedung KPK RI.
Jejak Kasus Panjang: Dari PDAM, PON Riau hingga Dana APBD Rp 404 Miliar
Dalam dokumen resmi yang diserahkan langsung ke staf pengaduan KPK RI, GEMARI membeberkan sedikitnya sembilan dugaan kasus korupsi besar yang mengaitkan SF Hariyanto sejak masih menjabat sebagai Kepala Dinas di Provinsi Riau hingga kini menjabat Wakil Gubernur.
Rangkaian kasus itu di antaranya:
Proyek Pipa PDAM Tembilahan (2013) – dugaan korupsi Rp2,6 miliar saat menjabat Kadis PU Riau.
Kasus Perjalanan Dinas Dispenda (2015–2016) – dua terpidana di pengadilan mengaku menyerahkan Rp350 juta kepada SF.
Kesaksian Palsu dalam Kasus PON Riau – SF ditegur keras majelis hakim karena memberi keterangan yang dinilai berbelit.
Kegagalan Konstruksi Jembatan Siak III – saksi ahli ITB dan Kadin Riau menyebut proyek tersebut gagal konstruksi dan berpotensi merugikan negara.
Pemanggilan KPK Tahun 2023 – terkait gaya hidup mewah dan harta tak wajar sang istri yang gemar pamer kemewahan.
Penyimpangan Dana di Dispenda Riau – dugaan manipulasi dana perjalanan dinas, uang pengganti (UP), dan ganti uang (GU).
Proyek Normalisasi Sungai PUPR Riau (2022) – indikasi korupsi senilai Rp15 miliar.
Dana Earmark APBD Riau Tahun 2023 – potensi penyalahgunaan Rp404 miliar.
Dana Embarkasi Haji Tahun 2021–2022 – indikasi kerugian negara Rp29 miliar.
GEMARI Jakarta: KPK Jangan Jadi Penonton di Negeri Sendiri
Kori menilai, pola penyalahgunaan kewenangan oleh SF Hariyanto telah membentuk sistem korupsi berlapis yang berlangsung dari tahun ke tahun.Ia menegaskan, KPK harus memutus rantai impunitas pejabat yang berlindung di balik jabatan politik.
“Cukup sudah, rakyat Riau lelah melihat pejabat yang terus bersolek sementara uang rakyat digerogoti. KPK jangan menjadi penonton di negeri sendiri,” ujar Kori lantang di depan massa aksi.
Ia juga menegaskan bahwa GEMARI tidak akan berhenti di Jakarta, dan siap memobilisasi aksi serentak di Riau, Pekanbaru, Dumai, dan Batam bila KPK tak segera menindaklanjuti laporan mereka.
“Kami bukan sekadar mahasiswa yang marah, tapi rakyat yang menuntut keadilan. Jika hukum tidak ditegakkan, kami akan lawan dengan kebenaran dan suara publik,” tutupnya.
Serahkan Laporan Resmi ke KPK
Usai berorasi, perwakilan GEMARI menyerahkan laporan resmi berisi kronologi kasus dan permintaan penyelidikan langsung ke bagian pengaduan masyarakat KPK RI.
Dokumen yang diserahkan memuat dasar hukum, kronologi dugaan tindak pidana, dan permohonan resmi agar KPK memanggil, memeriksa, dan menetapkan status hukum SF Hariyanto atas dugaan keterlibatan dalam sejumlah proyek bernilai miliaran rupiah.
Gerakan Mahasiswa Riau Jakarta (GEMARI) menegaskan akan tetap berada di garis terdepan perjuangan antikorupsi. Bagi mereka, aksi ini bukan sekadar demonstrasi, melainkan gerakan moral melawan kebusukan kekuasaan. (Red)
