JAKARTA – Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA) Ridiuan Dalimunthe SH melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang mewajibkan SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina melalui mekanisme Business-to-Business (B to B).
Menurut Ridiuan, kebijakan ini bukan hanya berisiko terhadap rantai pasokan BBM, tetapi juga berpotensi menimbulkan krisis energi yang merugikan rakyat. Apalagi di kondisi Presiden Prabowo tengah lagi berjuang untuk kesejahteraan rakyat, malah Menteri SDM menambah pengangguran akibat SPBU Swasta terancam tutup.
“Ini lah yang mengakibat kan rakyat terzolimi. Menteri seperti itu harus sholat taubat,” ungkap Riduan.
Ia menyebut kebijakan ini sungguh sembrono. Dasarnya tidak komprehensif, analisisnya dangkal, dan jelas mengabaikan kepentingan publik.
“Jika BBM langka, rakyat yang menderita, pemerintahan Presiden Prabowo yang pro-rakyat bisa terguncang. Ini bukan sekadar salah kebijakan, tapi membahayakan stabilitas nasional,” tegas Ridiuan di Jakarta, Kamis (19/9/2025).
Ridiuan menambahkan, mekanisme B to B yang dipaksakan pada SPBU swasta mendzolimi rakyat. SPBU terjebak dalam aturan yang memberatkan, sementara masyarakat menghadapi potensi kenaikan harga dan kelangkaan BBM.
“Bahlil perlu merenung, melakukan solat taubat. Kebijakan yang merugikan rakyat dan menimbulkan kegaduhan, noise yang tak produktif dan keresahan sosial jelas tidak bisa dibiarkan,” katanya.
Lebih lanjut, Ridiuan menyoroti dampak politik dan sosial dari keputusan tersebut. Kebijakan yang tidak matang dan tergesa-gesa ini akan memicu kegaduhan publik, merusak ritme pemerintahan, dan mengganggu kepercayaan rakyat terhadap komitmen pemerintah pro-rakyat.
“Seharusnya kebijakan hadir untuk menenangkan, bukan mengacaukan. Saat rakyat resah, itu tanda nyata bahwa arah kebijakan ini salah total,” imbuhnya.
Ridiuan meminta Presiden Prabowo Subianto meninjau ulang dan mencopot Bahlil Lahadalia dari jabatannya.
“Jangan biarkan keputusan sembrono yang merugikan rakyat terus berjalan. Pemerintahan yang pro-rakyat harus hadir untuk mengamankan kepentingan publik, bukan memicu konflik atau kebisingan di masyarakat.kami mendesak Presiden Prabowo Subianto meninjau ulang dan mencopot Bahlil Lahadalia dari jabatannya,” sebutnya.
Ridiuan menegaskan, kritik ini bukan sekadar retorika. Ini adalah seruan aktivis pemuda untuk pemerintahan yang berani dan bersih dari kebijakan yang membahayakan rakyat, demi ketahanan energi nasional dan stabilitas sosial politik Indonesia.
Sebelumnya, MenESDM membantah sengaja tak beri kuota impor untuk SPBU swasta sehingga harus membeli ke Pertamina. Dia menegaskan, kuota tahun ini justru lebih tinggi 110 persen dari 2024.
“Gini gini, impor untuk 2025 kuotanya itu diberikan 110 persen dibandingkan 2024. Jadi sangatlah tidak benar kalau kita tidak berikan kuota impor tetapi untuk selebihnya silakan berkolaborasi business to business dengan Pertamina,” ” kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).
Bahlil menjelaskan, keputusan ini juga sejalan dengan kebijakan ketahanan energi nasional. Bahlil pun menampik pemerintah telah menutup akses impor hingga menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar SPBU swasta dengan milik pemerintah. (Red)
