Sumut, Suarametro.net — Banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera menjelang akhir tahun 2025 meninggalkan luka mendalam. Ratusan ribu warga terdampak. Rumah hanyut, kebun rusak, hewan ternak mati, dan berbagai aset warga tak tersisa. Di balik derasnya air dan runtuhan tanah, ada kisah kehilangan yang harus ditanggung masyarakat.
Situasi ini memantik gelombang empati dari berbagai kalangan. Pengusaha, pelajar, pejabat, hingga masyarakat umum bergerak memberikan dukungan, baik moril maupun materiil, bagi para korban yang kini berjuang memulihkan kehidupan mereka.
Empati juga datang dari Pimpinan DPRD Sumatera Utara, Ricky Anthony. Legislator muda ini mendesak pemerintah agar hadir secara nyata, khususnya bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana.
“Kita tahu masyarakat sangat menderita atas peristiwa bencana kali ini. Ada yang terpisah bahkan kehilangan sanak keluarga, dan ada pula yang kehilangan seluruh harta bendanya. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan,” kata Ricky Anthony, Sabtu (13/12/2025).
Politisi Partai NasDem yang akrab disapa RA itu menegaskan, penanganan pascabencana tidak boleh setengah-setengah. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan warga terdampak mendapatkan perlindungan dan bantuan yang layak, terutama mereka yang kehilangan rumah.
“Penderitaan pascabencana harus menjadi perhatian serius. Pemerintah tidak boleh abai. Negara harus hadir memberikan bantuan dan memastikan masyarakat bisa kembali bangkit,” ujarnya.
RA juga mengingatkan bahwa regulasi terkait penanganan korban bencana sebenarnya sudah tersedia. Salah satunya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 yang mengatur pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagai stimulan bagi korban bencana.Selain itu, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 29 Tahun 2018 juga mengamanatkan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana alam.
Dalam regulasi tersebut, pemerintah dapat memberikan berbagai bentuk bantuan, mulai dari rehabilitasi rumah rusak ringan hingga sedang, pembangunan kembali rumah rusak berat, pembangunan rumah baru atau relokasi, hingga bantuan akses rumah sewa layak huni sebagai solusi sementara bagi korban.
“Yang terpenting, masyarakat tidak boleh dibiarkan sendiri menghadapi dampak bencana. Bantuan harus cepat, tepat, dan benar-benar menyentuh kebutuhan warga,” pungkasnya.(MAS)
