Langkat – Isu dugaan pungutan liar (Pungli) di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Langkat terkesan tak ada habisnya. Kali ini, ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pun menjadi korban.
Hal tersebut seperti yang disampaikan beberapa tenaga kesehatan (Nakes) kepada media ini. Mereka merasa terbebani dengan pungutan biaya surat pernyataan melaksanakan tugas (SPMT) bernomor 800-2663/SEKRT/U/II/2026 yang ditandatangani Kadis Kesehatan Langkat Juliana Tarigan.
“Untuk menerima SPMT, kami harus membayar Rp130 ribu. Gak tau ya kalau di puskesmas lain. Yang jelas, ini sangat membebani kami,” kesal salah seorang nakes Puskesmas Tanjung Beringin, sembari menolak identitasnya disebutkan, Kamis (12/3/2026) pagi.
Narasumber menambahkan, tak hanya membebani, pungutan tersebut juga sangat mengecewakan mereka. Mengingat, para PPPK Paruh waktu tersebut belum ada menerima gaji hingga jelang lebaran tahun ini.
“Kok tega kali lah orang dinas ini. Padahal kami belum gajian, ini malah dibebani lagi harus bayar untuk SPMT. Bukannya besar gaji kami, Rp500 gaji kami sebulan. Tapi kok setega ini ya,” ketus para nakes kompak.
Atas pungutan itu, para nakes berharap agar Buapti Langkat H Syah Afandin memperhatikan nasib ratusan nakes PPPK Paruh Waktu. Sehingga, pungutan-pungutan tanpa dasar tidak terjadi lagi di kemudian hari.
Kadis Kesehatan Langkat dr Juliana Tarigan belum memberi tanggapan terkait hal tersebut. Hingga berita ini diterbitkan, pesan WhatsApp yang dikirim kepadanya belum ada balasan. (Ahmad)
