Kepemimpinan dalam Ujian: Respons Presiden Terhadap Tuduhan dan Pentingnya Penegakan Kebenaran di Era Disinformasi
Jakarta — Pagi yang biasa di Ibu Kota mendadak menjadi sorotan nasional. Sekitar pukul 09.50 WIB, mantan Presiden Joko Widodo tiba di Markas Polda Metro Jaya. Mengenakan batik coklat lengan panjang, celana panjang hitam, dan sepatu serasi, mantan Presiden ketujuh Republik Indonesia itu turun dari mobil hitam tanpa banyak kata. Wajahnya tenang, ekspresinya lugas.
Hari itu, Presiden Jokowi secara resmi melaporkan tuduhan ijazah palsu yang diarahkan kepadanya. Ini bukan sekadar bantahan verbal, tapi langkah hukum tegas—yang didasari keyakinan bahwa kebenaran harus dibela secara konstitusional.
Didampingi oleh tim kuasa hukumnya, Jokowi langsung menuju ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya. Ia tidak berbicara kepada media. Namun pesan dari kehadirannya sudah cukup keras: tuduhan yang menyentuh integritas pribadi dan jabatan publik tidak boleh dibiarkan tanpa penanganan yang proporsional.
Kuasa hukumnya, Yakub Hasibuan, menjelaskan kepada awak media bahwa laporan tersebut menyangkut dugaan kampanye fitnah yang diangkat oleh beberapa pihak melalui media sosial dan kanal digital. Dalam laporan itu, telah diserahkan 24 video yang menjadi obyek utama penyelidikan. Video tersebut diduga menampilkan individu yang secara langsung atau tidak langsung menyebarkan informasi yang mencemarkan nama baik Presiden.
“Mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, ES, RS, T dan K,” ujar Yakub di hadapan wartawan.
Tim kuasa hukum juga menyerahkan nama-nama dan dokumen pendukung yang diyakini dapat membantu pihak kepolisian mendalami motif dan jejaring di balik penyebaran tuduhan tersebut. Tidak hanya itu, Jokowi juga membawa serta dokumen asli ijazah dari tingkat SD hingga perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai bukti fisik untuk menjawab keraguan publik yang selama ini dilontarkan secara daring.
“Pak Jokowi sudah memperlihatkan secara jelas ijazah SD, SMP, SMA, hingga kuliahnya di UGM. Semua sudah diperlihatkan kepada para penyelidik. Pak Jokowi juga tegas memberitahukan kepada kami bahwa beliau ingin kasus ini diselesaikan melalui proses hukum,” lanjut Yakub.
Setelah sekitar 20 menit di ruangan SPKT, Jokowi keluar membawa sebuah map coklat dan melanjutkan proses ke Direktorat Reserse Kriminal Umum. Ia tetap tak mengeluarkan pernyataan kepada media. Tapi ketenangan sikapnya mencerminkan keyakinan bahwa hukum akan bekerja dengan adil.
Langkah Jokowi ini menjadi penting bukan hanya karena posisi beliau sebagai mantan kepala negara, tetapi karena upaya ini adalah ujian nyata terhadap praktik disinformasi yang semakin marak di ruang publik. Tuduhan ijazah palsu bukan hal sepele—ia menyentuh kredibilitas dan integritas pribadi yang telah dibangun selama puluhan tahun.
Dalam era digital saat ini, di mana informasi dapat menyebar tanpa filter, seorang tokoh publik pun bisa menjadi korban fitnah dalam hitungan jam. Dan fitnah yang tak dilawan, bisa menjadi “kebenaran semu” di mata sebagian masyarakat. Di sinilah sikap Jokowi menjadi sorotan dan sekaligus pelajaran: bahwa kebenaran tak cukup hanya diklaim, ia harus diperjuangkan melalui jalur hukum.
Langkah hukum ini juga memberi ruang bagi penegak hukum untuk menunjukkan keberpihakannya pada keadilan. Di tengah keprihatinan masyarakat terhadap polarisasi opini, tindakan Jokowi membuka kesempatan bagi institusi hukum untuk menegaskan bahwa tidak ada yang berada di atas hukum—baik yang menuduh maupun yang dituduh.
Di tengah derasnya arus informasi dan derasnya suara di ruang maya, Jokowi memilih untuk tidak melawan dengan kata-kata, tapi dengan dokumen, data, dan jalur hukum. Bagi rakyat, langkah ini adalah pengingat bahwa kehormatan pribadi dan integritas publik harus dijaga bukan dengan amarah, tapi dengan ketegasan dan kepercayaan terhadap institusi hukum. Kini, tanggung jawab ada di pundak penegak hukum—untuk menunjukkan bahwa kebenaran bukan hanya bisa dibela, tapi juga bisa ditegakkan.
